MERUMUSKAN MASALAH KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIDKN

Merumuskan Masalah Kebijakan dalam Bidang Pendidikan

Dewasa ini sistem pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar dan mendasar, terutama dalam konteks pembangunan masyarakat, negara dan bangsa. Pada era globalisasi ini, tantangan itu dirasakan sehubungan dengan keadaan dan permasalahan di berbagai bidang kehidupan yang secara langsung memiliki kaitan dengan sistem pendidikan nasional. Tantangan ini sesungguhnya bersumber dari dua faktor yang saling berpengaruh, baik dari faktor luaran (ekstern) maupun faktor dalam (intern) yang kemudian dapat dipilah menjadi tiga hal, yaitu: (1) Sebagai akibat krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) Untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global; (3) Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dan tantangannya tersebut, perlu diupayakan pembaharuan pendidikan nasional. Diantaranya dengan merumuskan masalah pendidikan secara tepat dengan masalah yang tepat. Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita lebih sering gagal karena memecahkan masalah yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat.

Kebijakan merupakan kondisi yang obyektif yang keberadaannya dapat diciptakan secara sederhana dengan menentukan fakta apa yang ada dalam suatu kasus. Pandangan yang naif terhadap sifat masalah kebijakan ini gagal untuk mengenali bahwa fakta yang sama sebagai contoh, kebijakan tentang Ujian Nasional sering diinterprestasikan secara sangat berbeda oleh para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, informasi yang tidak relevan dengan kebijakan dapat dan sering menghasilkan definisi dan penjelasan yang saling berbenturan. Hal ini terutama bukan karena fakta mengenai hal tersebut tidak konsisten (dan mereka sering tidak konsisten), melainkan karena para analis kebijakan, pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan lain mempunyai asumsi-asumsi yang sering bertentangan tentang sifat manusia dan kemungkinan perubahan sosial melalui aksi kebijakan. Sehingga masalah kebijakan untuk sebagian hanya berada dalam penglihatan para pelaku.

Masalah Kebijakan

Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai atau kesempatan yang tidak terealisir tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik. Informasi mengenai sifat, cakupan dan kepelikan/keruwetan suatu masalah dihasilkan dengan menerapkan prosedur analisis-kebijakan dalam memahami masalah. Perumusan masalah, yang merupakan fase penelitian kebijakan di mana para analis menelaah berbagai formulasi masalah yang saling berbeda dari para pelaku kebijakan, tidak dapat dipungkiri merupakan kegiatan yang paling penting dari para analis kebijakan. Perumusan masalah merupakan sistem petunjuk pokok atau mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua fase analisis kebijakan dewasa ini.

Ciri penting masalah kebijakan dalam pendidikan antara lain pertama saling ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah kebijakan di dalam satu bidang kadang mempengaruhi masalah kebijakan di dalam bidang lain. Dalam kenyataan, masalahx kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai messes, yaitu suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan di antara segmen masyarakat yang berbeda. Sistem masalah atau messes sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan dengan menggunakan pendekatan analitis – yaitu, pendekatan yang memecahkan masalah ke dalam elemen atau bagian yang menyusunnya – karena jarang masalah dapat diselesaikan dan dipecahkan secara sendiri-sendiri. Kedua Subyektivitas dari masalah kebijakan. Masalah kebijakan pendidikan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan pendidikan tertentu; Masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari suatu situasi oleh analis. Dalam analisis kebijakan merupakan hal yang sangat penting untuk tidak mengacaukan antara situasi masalah dengan masalah kebijakan, karena masalah adalah barang abstrak yang timbul dengan mentransformasikan pengalaman ke dalam penilaian manusia.

Ketiga, sifat buatan dari masalah. Masalah kebijakan pendidikan merupakan hasil/produk penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial. Masalah tidak berada di luar individu dan kelompok-kelompok yang mendefinisikan, yang berarti bahwa tidak ada keadaan masyarakat yang alamiah dimana apa yang ada dalam masyarakat tersebut dengan sendirinya merupakan masalah kebijakan. Terakhir, dinamika masalah kebijakan pendidikan. Sistem masalah (messes) bukan merupakan kesatuan mekanis; melainkan sistem yang bertujuan (teleologis), dimana (1) tidak ada dua anggotanya yang sama persis di dalam semua atau bahkan setiap sifat-sifat atau perilaku mereka; (2) sifat-sifat dan perilaku setiap anggota mempunyai pengaruh pada sifat-sifat dan perilaku sistem secara keseluruhan; (3) sifat-sifat dan perilaku setiap anggota, dan cara setiap anggota mempengaruhi sistem secara keseluruhan, tergantung pada sifat-sifat dan perilaku paling tidak dari salah satu anggota sistem; dan (4) dimungkinkan sub kelompok anggota mempunyai suatu pengaruh yang tidak bebas atau tidak independen pada sistem secara keseluruhan…***>>>